Pentagon meminta Korea Utara (Korut) untuk menahan diri dari tindakan provokatif. Permintaan ini muncul setelah rezim Pyongyang mengancam akan menenggelamkan kapal induk AS, USS Carl Vinson, dengan satu serangan.
”Kami meminta Korut untuk menahan diri dari tindakan provokatif, (tindakan) mendestabilisasi dan retorika, dan untuk membuat pilihan strategis untuk memenuhi kewajiban dan komitmen internasionalnya serta kembali ke perundingan serius,” kata juru bicara Pentagon Gary Ross.
”Program senjata ilegal Korut mewakili ancaman serius terhadap keamanan nasional AS,” katanya lagi, seperti dilansir CNN, Senin (24/4/2017).
Pernyataan Pentagon ini muncul beberapa jam setelah surat kabar Korut melaporkan bahwa Pyongyang siap untuk menyerang sebuah kapal induk AS yang akan melakukan latihan perang dengan kapal perusak Jepang.
Rodong Sinmun, surat kabar resmi pemerintah Korut, dalam sebuah editorialnya menyatakan bahwa Pyongyang siap untuk menunjukkan kekuatan militernya, “dengan menenggelamkan kapal induk bertenaga nuklir (AS) dengan satu serangan”.
“Pyongyang memiliki persenjataan yang dapat mencapai wilayah benua AS dan Asia Pasifik, dan senjata absolut, sebuah bom hidrogen,” bunyi editorial tersebut. Korut juga meledek kapal induk USS Car Vinson dengan menyebutnya sebagai “binatang kotor”.
Negara Komunis itu telah melakukan uji coba senjata nuklir kelima pada bulan September lalu dan menguji tembak serangkaian rudal balistik. Korut yang dipimpin diktator muda Kim Jong-un dikhawatirkan akan menguji coba senjata nuklir keenam kalinya yang tidak bisa diprediksi.
Presiden Donald Trump telah berjanji untuk mengendalikan ancaman dari program nuklir Korut. Trump telah berbicara dengan Presiden China Xi Jinping beberapa kali bahwa Beijing sebagai satu-satunya sekutu Korut agar menekan Pyongyang agar mengubah arah kebijakannya.
Departemen Luar Negeri AS mengatakan pada hari Minggu bahwa pihaknya tetap berkomitmen untuk secara langsung menangani ancaman nuklir rezim Kim Jong-un. ”Provokasi dari Korea Utara telah tumbuh terlalu umum dan terlalu berbahaya untuk diabaikan,” kata departemen itu melalui seorang juru bicara.
”Bersama dengan masyarakat internasional, kami akan meminta rezim Kim Jung-un bertanggung jawab atas tindakannya yang berbahaya dan sembrono dan pelanggaran HAM serius melalui sebuah kampanye internasional yang kuat untuk memutus DPRK (Korut) dari seluruh dunia melalui keamanan diplomatik dan ekonomi.”